pembuat conblock cikarang

Investigasi UN Selesai

JAKARTA,  Investigasi untuk mengungkap penyebab kekacauan pelaksanaan Ujian Nasional 2013 untuk SMA sederajat di 11 provinsi telah selesai dilakukan tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil investigasi selanjutnya diserahkan ke Mendikbud.

”Sebagai aparat di Kemdikbud, kami harus melapor dulu ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Biar dibaca dulu dan diambil langkah-langkah lanjutan oleh beliau,” kata Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar, di Jakarta, Senin (29/4).

Dalam laporan hasil penyelidikan oleh tim beranggotakan lima orang selama dua pekan itu dipaparkan temuan-temuan penyebab kekacauan pelaksanaan UN. Faktor penyebabnya berada di Kemdikbud, pencetakan, dan pengawasan. Penyelidikan ini tidak hanya melihat di 11 provinsi yang tertunda pelaksanaan ujian nasionalnya, tetapi juga daerah lain yang kacau.

Selain penyebabnya, tim investigasi yang bekerja secara independen itu juga sudah menetapkan atau merekomendasikan pihak-pihak yang harus dikenai sanksi. Namun, Haryono enggan menyebutkan nama-nama mereka karena masih menunggu persetujuan dari Mendikbud Mohammad Nuh.

”Rekomendasi kami, ada yang diberi sanksi dan permintaan untuk memperbaiki manajemen serta kredibilitas UN. Jangan sampai Kemdikbud begini terus. Kredibilitas UN juga harus dijaga legitimasinya,” kata Haryono.

UN tetap sah

Menanggapi permintaan Komisi X DPR dari hasil rapat kerja tentang keabsahan UN, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyatakan UN SMA dan sederajat tahun pelajaran 2012/2013 sah meski terjadi pergeseran pelaksanaan ujian di sejumlah provinsi. Kepala BSNP Aman Wirakartakusumah menyatakan pelaksanaannya sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan. ”Pelaksanaan UN tetap sah,” ujarnya dalam konferensi pers dengan didampingi Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim, Kabalitbang Khairil Anwar Notokusumo, Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI) Idrus Paturusi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso, dan Dirjen Pendidikan Menengah Hamid Muhammad.

Pengesahan pelaksanaan UN itu diperoleh setelah mendapat konfirmasi dari MRPTNI dan berdasarkan berbagai acuan perundang-undangan.

”Secara proses semua sudah memenuhi standar dan prosedur,” kata Aman.

Ketua MRPTNI Idrus Paturusi menambahkan, UN sudah dilaksanakan sesuai dengan edaran dari BSNP. Meski pada hari pertama ditemui kendala-kendala, secara umum pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. (LUK)

Domain

JAKARTA, Sako-Indonesia.com - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) meluncurkan domain tingkat dua (DTD) baru “desa.id” pada 1 Mei 2013. Domain ini akan digunakan oleh entitas desa yang selama ini belum memiliki domain internet sendiri.

Ketua Umum PANDI, Andi Budimansyah mengatakan, domain desa.id merupakan usulan murni dari masyarakat yang diajukan kepada PANDI. “Kami mendorong sepenuhnya keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan pengelolaan domain .id,” ujar Andi dalam siaran pers yang diterima KompasTekno.

Domain desa.id diusulkan oleh Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) dan Gerakan Desa Membangun (GDM). Usulan ini diajukan karena desa sebagai satuan pemerintahan terkecil tidak dapat menggunakan domain go.id. “Menurut peraturan menteri yang berlaku sekarang, domain go.id hanya dapat digunakan hingga level kabupaten atau kota,” jelas Andi.

Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyambut peluncuran domain desa.id. Bayu adalah aktvis GDM yang memaparkan usulan domain desa.id pada Diskusi Umum terbuka PANDI 12 Februari 2013 lalu. “Saya berharap dirilisnya desa.id  akan mendorong penguatan desa sebagai sebuah komunitas,” ujarnya.

Sebelum merilis domain desa.id, PANDI melakukan tahapan pra-registrasi pada 15 sampai 27 April 2013. Pra-registrasi menjamin semua desa memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftarkan sebuah nama domain sebelum diberlakukan prinsip pendaftar pertama atau yang biasa disebut sebagai first come first serve.

Pada masa pra-registrasi tercatat 32 desa dari seluruh Indonesia melakukan pendaftaran. Provinsi yang paling banyak melakukan pendaftaran adalah Jawa Tengah, diikuti Jawa Barat, Riau, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Jambi.

Sejak 1 Mei 2013, domain desa.id dapat didaftarkan oleh kepala desa atau sekretaris desa yang bersangkutan. Domain desa.id diharapkan mampu mendukung pengembangan konten internet Indonesia dari wilayah perdesaan. “Ini sejalan dengan program pemerintah untuk mengembangkan internet ke wilayah perdesaan. Kami berharap akan muncul konten-konten khas yang berbeda dengan konten saat ini yang didominasi perkotaan,” tutup Andi. 

 Editor:Maulana Lee